TEPAT 2 TAHUN MENJELANG PEMILIHAN SERENTAK 2024, BAWASLU PROVINSI PAPUA LAKSANAKAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
|
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Jayapura - Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan sosialisasi pencegahan pelanggaran administrasi pada kegiatan roadshow salah satu partai pada Senin (14/02/2022).
Dalam kegiatan tersebut, Ronald memaparkan bahwa terhitung dua tahun dari hari ini, bangsa kita akan melaksanakan suatu peristiwa besar dalam sejarah demokrasi di Indonesia bahkan di dunia, yaitu pemilihan serentak yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dalam proses menuju pemilihan serentak tersebut, Bawaslu memiliki tanggung jawab yang besar yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan.
“Yang kami lakukan pada siang hari ini adalah bentuk pencegahan yang akan sangat bermanfaat bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu hingga untuk masyarakat umum. Melalui sosialisasi ini kami menyampaikan kembali syarat verifikasi partai politik yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan hukum yang berlaku sehingga terbentuk pemahaman dan meminimalisir potensi miss-komunikasi,” jelas Ronald.
Dalam kegiatan tersebut, Ronald juga memaparkan fokus pengawasan administrasi dalam pemilihan umum yaitu penelitian administrasi partai politik dan verifikasi faktual partai politik.
“Dalam verifikasi faktual partai politik, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah jumlah pengurus partai harus memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen). Selain itu harus dipastikan bahwa anggota partai politik berusia minimal 17 tahun serta tidak berstatus sebagai ASN, TNI maupun Polri,” jelas Ronald.
Ronald juga menghimbau bahwa tujuan pemilukada adalah pergantian kepemimpinan secara damai dan untuk keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karenanya Ronald mengajak seluruh stake-holder untuk bersama-sama mewujudkan Pemilukada yang aman, damai dan berkualitas, demi masa depan Indonesia secara umum, dan masa depan Papua secara khusus. (MRP)
