Puslitbangdiklat Bawaslu RI Selenggarakan Diskusi Terpumpun Urgensi Pencegahan dan Penyusunan IKP

Jayapura – Puslitbangdiklat Bawaslu RI selenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun Urgensi Pencegahan Dalam Mengawal Tahapan dan Bimbingan Teknis Pengumpulan Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 pada Sabtu (22/10/22) di Hotel Aston Jayapura. IKP adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Tujuan dirumuskannya IKP adalah untuk memetakan potensi kerawanan, melakukan proyeksi dan deteksi dini, serta menjadi dasar untuk program pencegahan dan pengawasan.

Dalam pemaparannya, Reni Shintasari, Akademisi Universitas Cendrawasih, menekankan pentingnya memperhatikan data kerawanan yang pernah terjadi di Provinsi Papua dalam menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

“Penembakan pesawat Trigana pada tahun 2018, kemudian petugas penyelenggara pemungutan suara meninggal di Kabupaten Puncak Jaya, kemudian ada kasus yang masuk ke MK sebanyak 260 perkara dan ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Kemudian kejadian di Yalimo pasca pemilu, beberapa gedung pemerintahan maupun rumah penduduk dibakar dan terjadi pengungsian ke Kabupaten Jayawijaya. Ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga agar peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi lagi dalam Pemilu kedepan,” terang Reni.

Di sisi lain, Direktur Puskapol (Pusat Kajian Ilmu Politik) Universitas Indonesia, Hurriyah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan upaya pencegahan, Bawaslu mutlak membutuhkan partisipasi masyarakat. Namun demikian, terdapat gap antara partisipasi prosedural dan partisipasi substansial.

“Keberhasilan KPU dan Bawaslu bukan sekedar meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan juga melakukan pengawasan pemilu. Tetapi lebih substantif (misalnya) bagaimana masyarakat perlu menyikapi politik uang itu gimana sih caranya. Jadi ajari bagaimana cara menjadi pemilih yang baik. Kalau kita lihat di negara-negara demokrasi maju, tingkat partisipasinya itu jarang yang lebih dari 60% tetapi pemilunya jauh lebih demokratis karena masyarakatnya punya kesadaran (yang baik) untuk memilih. Di kita, partisipasinya tinggi, tapi kesadaran pemilihnya gimana? Kalau ukurannya adalah angka, pemilu orde baru berarti paling demokratis, karena tingkat partisipasinya selalu lebih dari 90%,” terang Dosen Politik FISIP UI tersebut.

Hadir dalam kegiatan ini, Pimpinan dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua beserta jajaran, Widya Iswara Puslitbang Bawaslu RI beserta jajaran dan Anggota Bawaslu Kabupaten di Provinsi Papua. (MRP)