Bawaslu Provinsi Papua Percepat Pengelolaan Anggaran Bawaslu Kabupaten / Kota di Provinsi Papua

Bawaslu Provinsi Papua selenggarakan Rapat Pembahasan Verifikasi SPJ serta Revisi Anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2022 pada 15 hingga 17 November 2022 di @HOM Hotel, Jayapura. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran di 29 Kabupaten/Kota sehingga dapat segera dilakukan revolving. Dengan demikian setiap program kerja Bawaslu Provinsi Papua dan 29 Kabupaten / Kota dalam rangka melaksanakan Pemilu serentak 2024 dapat didukung dengan anggaran yang baik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk kembali menyamakan perspektif pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua, Yuhendar Muabuai menyampaikan bahwa Rencana Anggaran Belanja (RAB) dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan tahapan pemilu serentak 2024.

“Anggaran itu harus direvisi karena menyesuaikan dengan jadwal tahapan Pemilu serentak 2024 sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Kalau perencanaannya tidak direvisi, maka nanti tidak ada dasar untuk melaksanakan pembiayaannya. Oleh karenanya perencanaan anggaran tersebut kita revisi agar menjadi dasar yang jelas dalam pembiayaan program kerja ke depan. Saat ini kami telah mentransfer anggaran untuk berbagai program diantaranya pelantikan Panwas Distrik, Operasional Sentra Gakkumdu dan Pengawasan Verifikasi Faktual. Saya berharap anggaran tetap dipergunakan sesuai peruntukannya dan semua satu pintu melalui bendahara sesuai tugas dan kewenangannya. Jadi nanti disampaikan kegiatan kapan dan dimana kemudian bendahara datang untuk membayar, harus bendahara,” terang Yuhendar yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Papua tersebut.

Lebih lanjut, Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Papua, Bramantya Wardana menjelaskan bahwa jadwal kegiatan Bawalsu Provinsi, Kota dan Kabupaten kedepan sangat padat. Hal tersebut dapat terkendala apabila pertanggungjawaban anggaran sebelumnya berjalan lambat. Sehingga Bawaslu Provinsi Papua mengundang Kasek, Korsek, Bendahara dan Operator dari 29 Kabupaten / Kota di Provinsi Papua untuk mempercepat proses tersebut.

“Yang pertama kita lakukan verifikasi SPJ di GU dilakukan penihilan, kemudian SPJ di TUP yang sudah diinput di Sakti itu ditutup sampai titik itu, kemudian dari situ sisa anggaran yang ada kita sesuaikan, direvisi untuk memfasilitasi program-program kerja ke depan. Diharapkan setelah ini mereka dapat bekerja dengan RAB yang baru dan tidak ada lagi kendala seperti tidak ada anggaran di Kabupaten Kota. Ini adalah upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Papua dalam meningkatkan kinerja sehingga terwujud pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Salah satu peserta kegiatan, Agung R. Sismianto selaku Korsek Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Papua. Menurut Agung, kegiatan ini penting untuk menyamakan visi, misi dan perspektif antara Provinsi dan 29 Kabupaten / Kota di Provinsi Papua terkait pembiayaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan juga mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan serta mempersiapkan penutupan anggaran di akhir tahun 2022 nanti. (MRP)