Puadi: Transformasi Digital Bawaslu Harus Diiringi Penguatan Keamanan Siber
|
JAYAPURA BAWASLU PAPUA – Transformasi digital di lingkungan Bawaslu harus diiringi penguatan keamanan siber, perlindungan data, dan budaya kerja berintegritas untuk menjaga kualitas pengawasan pemilu. Hal tersebut menjadi penekanan Anggota Bawaslu RI, Puadi, dalam kegiatan daring melalui Zoom, Rabu (14/10/2026).
Dalam materi bertajuk Transformasi Digital dan Keamanan Siber: Fondasi Integritas Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi Papua, Puadi menyoroti pentingnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan administrasi dan kelengkapan dokumen, tetapi juga mencerminkan praktik nyata.
“Transformasi digital harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan siber untuk menjaga integritas pengawasan pemilu,” ujar Puadi saat beri materi.
Sejumlah ancaman siber perlu diwaspadai, antara lain pencurian kredensial, rekayasa sosial (social engineering), akses ilegal, dan perangkat lunak berbahaya (malware). Ancaman tersebut berpotensi mengganggu sistem, membahayakan data, serta memengaruhi kelancaran tugas pengawasan pemilu.
Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pengaturan hak akses, autentikasi multifaktor, pembaruan perangkat, pencadangan data, serta pemantauan insiden. Kesadaran pegawai juga penting, terutama dalam mengenali tautan mencurigakan dan menjaga kerahasiaan informasi.
“Keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab pengelola teknologi, melainkan tanggung jawab seluruh jajaran Bawaslu,” tegas Puadi.
Dalam konteks Papua, penerapan keamanan siber perlu memperhatikan tantangan geografis, keterbatasan jaringan, dan koordinasi lintas tingkatan kelembagaan. Penguatan SPBE dan budaya keamanan siber diharapkan mendukung perlindungan data serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengawasan pemilu.
