DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS, BAWASLU PAPUA GELAR BIMTEK PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN VERIFIKASI PARPOL
|
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Mimika - Bawaslu Papua melaksanakan bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Dalam Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Dan Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 titik I kepada 14 Bawaslu Kabupaten yang dilaksanakan di Kabupaten Mimika bertempat di Pengadilan Negeri Mimika, pada Sabtu (26/02/2022).
BawasluPapua menggandeng Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura sebagai narasumber. Anggota Bawaslu Provinsi Papua Jamaludin Lado Rua memaparkan hasil pemetaan permohonan penyelesaian sengketa sesuai rancangan tahapan Pemilu 2024 dan mereview pelaksanaan penyelesaian sengketa pada Pemilihan tahun 2020.
Firman Hakim PTUN Jayapura menjelaskan garis besar perbedaan proses penyelessaian sengketa di PTUN dan di Bawaslu.
“Dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu jadwal pelaksanaan sidangnya tidak dapat digeser-geser karena terbatas oleh waktu, pada dasarnya dalam memutus permohonan penyelesaian sengketa yaitu kita harus bekerja keras agar mencapai keadilan, berkepastian hukum dan berkemanfaatan” ucap Firman.
Pada kesempatan yang sama pemaparan materi oleh Panitera PTUN Jayapura, Suyadi mengingatkan terkait tugas dan fungsi panitera seperti seorang perisalah pada proses penyelesaian sengketa di Bawaslu, berita acara sidang harus disusun menggunakan bahasa baku, dibutuhkan SDM yang siap untuk mengasah kemampuan dalam menyusun kalimat yang diucapkan agar menjadi bahasa baku dan bahasa hukum.
“Bahwa risalah harus telah siap sebelum disusun putusan. Pada dasarnya PTUN mendukung kinerja bawaslu dalam menyelesaian sengketa proses, PTUN memberikan penghargaan kepada Bawaslu yang telah berhasil menyelesaikan permohonan penyelesaian”. Tutup Suyadi.
Kegiatan ini diikuti oleh Bawaslu Kabupaten Mimika, Asmat, Puncak, Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Tolikara, Yalimo, Nduga, Lany Jaya, Intan Jaya, Nabire, Dogiyai, Deiyai dan Paniai. (DM)
