Buletin Bukan Sekadar Kertas, Bawaslu Papua Dorong Publikasi Jadi Bukti Kerja Nyata
|
JAYAPURA, Bawaslu Provinsi Papua menggelar Kegiatan Penguatan Kapasitas Manajemen Pengelolaan Publikasi Informasi kepada Masyarakat. Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin, membuka kegiatan dengan satu pesan tegas: sebagus apapun kinerja lembaga, jika tidak dipublikasikan, publik tidak akan pernah tahu (25/06/2026).
Hardin menegaskan bahwa Buletin Bawaslu Papua yang diberi nama Tabura bukan sekadar produk cetak, melainkan cerminan kerja nyata lembaga di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Ia menjelaskan dan mendorong seluruh Bawaslu kabupaten/kota untuk aktif mengirimkan laporan kegiatan, sebab tanpa dokumentasi yang teratur, kerja keras pengawas pemilu di lapangan akan luput dari pandangan publik.
"Kadang sebagus apapun kinerja kita, tetapi karena kita lemah di publikasi baik di media sosial maupun media lainnya seperti buletin, orang tidak akan tahu kita ini kerja apa," sambutnya di awal giat.
Memperkuat arahan Hardin, narasumber Anang Budiono — praktisi jurnalistik dengan pengalaman lebih dari dua dekade di lapangan sekaligus saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura — hadir membawakan materi pengelolaan buletin dan publikasi kehumasan. Sejak awal, ia memilih pendekatan diskusi santai agar peserta merasa nyaman dan percaya diri. Ia menegaskan bahwa buletin internal seperti Tabura tidak harus tunduk pada standar ketat media umum yang bertanggung jawab penuh kepada publik.
"Buletin itu sifatnya internal. Tidak harus sama persis dengan media umum. Teman-teman yang ada di sini mampu semua untuk mengelolanya — di mana pun tempatnya,” jelas Anang membuka materi yang disampaikan.
Anang mengingatkan peserta bahwa lemahnya publikasi adalah masalah strategis, bukan sekadar soal teknis menulis. Ia mendorong setiap unit Bawaslu untuk membangun komunikasi aktif dengan wartawan media umum dan mengelola media sosial secara konsisten agar rekam jejak kerja lembaga terdokumentasi setiap hari — tidak hanya menjelang deadline buletin.
"Setiap instansi itu perlu ruang kecil untuk wartawan yang mau meliput. Kalau teman-teman punya agenda yang jelas dan komunikasi yang terbuka dengan media, informasi kita akan mengalir dengan sendirinya," tambahnya.
Dengan pengalaman yang begitu panjang dalam dunia jurnalistik, Ia berbagi strategi praktis mengisi halaman buletin secara efisien. Ia menyarankan agar foto diperbanyak dengan narasi singkat namun mengandung unsur 5W+1H — karena satu foto yang kuat bisa menggantikan ratusan kata. Untuk Bawaslu kabupaten/kota yang kegiatannya serupa namun halamannya terbatas, beberapa kegiatan bisa ditampilkan dalam satu halaman dengan foto masing-masing dan narasi bersama yang ringkas.
"Satu foto itu sama dengan seribu kata. Tidak perlu narasi panjang lebar. Yang penting informasinya lengkap — apa kegiatannya, kapan, di mana, dan siapa. Itu sudah cukup," tutupnya sembari membuka ruang untuk diskusi.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi yang hidup. Seluruh peserta diminta mulai mengumpulkan bahan laporan kegiatan dari daerah masing-masing untuk edisi berikutnya. Hardin berharap rakor ini menjadi titik balik agar Bawaslu kabupaten/kota di Papua tidak lagi ragu tampil di ruang publik dan membuktikan bahwa lembaga pengawas pemilu bekerja setiap hari — dengan atau tanpa tahapan pemilu.
