Bawaslu Provinsi Papua hadiri kegiatan Coffee Morning dengan tema “Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu tahun 2024” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Waropen

Bawaslu Provinsi Papua hadiri kegiatan Coffee Morning dengan tema “Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu tahun 2024” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Waropen pada Sabtu (01/10/22) di hotel Merpati, Kabupaten Waropen. Dalam sambutannya, ketua Bawaslu Kabuaten Waropen, Marice Niki, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meingkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas.
“Indonesia merupakan negara demokrasi yang artinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu mutlak dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk turut serta mengawal setiap tahapan Pemilu 2024,” terang Marice.

Dalam pemaparan materinya, anggota Bawaslu Provinsi Papua, Ronald M. Manoach menekankan pentingnya kolaborasi oleh seluruh pemangku kepentingan mengingat kerumitan dan kompleksitas dari Pemilu serentak 2024.
“Pemilu serentak 2024 memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Semua daerah menyelenggarakan pencoblosan di hari yang sama. Maka kita harus membangun sinergi dan kolaborasi bukan hanya Bawaslu, KPU namun juga seluruh masyarakat hingga partai politik harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga sportifitas dalam berdemokrasi. Sehingga dalam kontestasi nanti, yang terpilih atau menang Pemilu, menang secara terhormat. Demikian sebaliknya, yang belum terpilih, dapat menerimanya secara terhormat. Kolaborasi ini bisa juga kita bangun melalui komunikasi yang kontekstual, sesuai tatanan adat. Sehingga masyarakat dapat lebih mudah menerima dan meresapi informasi tersebut bahkan turut menyebarkan kesadaran untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas agar lahir pemimpin yang berkualitas,” jelas Ronald.

Lebih lanjut, Ronald juga mengetuk pintu nurani masyarakat bahwa demokrasi yang rusak, pemimpin dan wakil rakyat yang korup berawal dari masyarakat yang permisif bahkan terkadang menuntut peserta pemilu untuk berpolitik uang.
“Jangan hanya menyalahkan penyelenggara, KPU, Bawaslu, juga partai politik tapi masyarakat juga menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi seluruh sistem demokrasi dan pemerintahan. Maka stop sudah terima-terima politik uang. Bahkan ada yang terang-terangan menuntut sejumlah uang untuk mendapatkan suaranya. Bayangkan jika satu suara dibeli seharga Rp 100.000 maka berapa milyar yang dibutuhkan seorang caleg misalnya untuk dapat terpilih dan duduk di parlemen. Tidak mungkin orang itu tidak cari balik modal to? Ini yang menyebabkan biaya politik mahal sehingga harus cari kanan kiri untuk tambal. Akhir-akhirnya kepentingan masyarakat juga yang jadi tumbal. Stop sudah, mari tong sama-sama benahi,” ajak Ronald.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Bawaslu Kabupaten Waropen beserta jajaran, Korsubag Humas Bawaslu Provinsi Papua beserta jajaran, tokoh masyarakat dan perwakilan partai politik. (MRP)