Ubah Format Statis, Puslitbangdiklat Bawaslu Siapkan IKP 2029 yang Lebih Dinamis
|
JAYAPURA, BAWASLU PAPUA — Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI mendorong reformasi instrumen Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 melalui pendekatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) agar pemetaan potensi kerawanan dapat diperbarui secara dinamis. Langkah strategis ini dirancang untuk menggantikan format IKP terdahulu yang cenderung statis menjadi sistem yang lebih prediktif dan relevan dengan kondisi di lapangan.
Hal itu disampaikan Kepala Puslitbangdiklat Bawaslu RI Roy Maryuna Siagian ketika membuka kegiatan Sosialisasi Uji Petik dalam rangka Pemetaan Kerawanan PDPB yang diselenggarakan di Jayapura, Papua, Rabu (7/10/2026).
IKP dibuat melalui metodologi ketat berbasis data nyata. Proses ini dirancang sebagai instrumen deteksi dini guna memetakan risiko, menentukan fokus pengawasan, serta menyusun strategi mitigasi pencegahan pelanggaran. Pemetaan tersebut diharapkan tidak berhenti pada sekadar pengumpulan data.
Berangkat dari urgensi pencegahan tersebut, Roy, menjelaskan bahwa instrumen ini dimatangkan melalui serangkaian validasi faktual di tingkat bawah. Roy mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk melihat posisi dan pola kerawanan dalam proses pemetaan PDPB, termasuk melalui pelaksanaan uji coba calon enumerator atau petugas lapangan yang membantu tim peneliti mengumpulkan data secara langsung.
“Kita dapat berdiskusi secara luas untuk memahami bagaimana pola-pola kerawanan. Prosesnya tidak berhenti di data. Dari data kita memahami pola, dan setelahnya kita dapat memetakan potensi kerawanannya,” ujar Roy.
Ia berharap agar penyusunan IKP menjelang tahapan Pemilu 2029 tidak lagi bersifat statis. Sebaliknya, instrumen tersebut didorong agar lebih dinamis atau menjadi running index yang mampu berkembang secara real-time mengikuti kondisi, tren, serta dinamika perubahan riil yang terjadi di lapangan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, menjelaskan bahwa perumusan IKP untuk wilayah Papua tidak bisa disamakan begitu saja dengan wilayah lain di Indonesia. Menurutnya, potret kerawanan di Tanah Papua sangat dipengaruhi oleh variabel sosiologis yang khas.
"Dinamika yang terjadi di Papua jauh lebih kompleks, terutama jika ditinjau dari sisi demografi, struktur sosial, hingga karakteristik budaya lokal," ujar Hardin Halidin dalam sambutannya.
