Bawaslu Papua Evaluasi Pelaksanaan P2P se-Provinsi Papua Tahun 2026
|
Jayapura — Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pengawasan Partisipatif (P2P) se-Provinsi Papua Tahun 2026 secara daring melalui aplikasi Zoom, Jumat (14/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus memperkuat konsolidasi jajaran dalam membangun pengawasan partisipatif di Papua.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kegiatan P2P. Ia menilai penguatan jejaring pengawasan partisipatif perlu dilakukan dengan pola pendekatan yang berbeda agar keterlibatan masyarakat dapat terus terjaga.
“Dengan bekerja sungguh-sungguh itu bentuk terbaik pengabdian untuk tanah ini.”
Hardin juga menyoroti keberadaan alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang sebelumnya belum terdengar kabarnya. Menurutnya, diperlukan strategi baru untuk kembali menarik minat para alumni P2P agar tetap solid dan dapat berkontribusi dalam memperkuat pengawasan partisipatif.
Kepala Sekretariat Bawaslu Papua, Benediktus Wahon, menyoroti kehadiran peserta rapat dalam setiap kegiatan. Dalam berbagai keterbatasan, jajaran Bawaslu diminta tetap bergerak dan tidak terpaku pada anggaran dan tahapan pemilu.
“Dalam segala keterbatasan kita harus terus bergerak, jangan terpaku dengan tidak adanya anggaran serta tahapan Pemilu,” tegasnya kepada seluruh peserta rapat.
Benediktus juga mendorong jajaran untuk menunjukkan eksistensi Bawaslu melalui kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Soliditas internal, menurutnya, menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program dan kerja kelembagaan.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Papua sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2H), Yofrey Piryamta N. Kebelen, menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi secara berkelanjutan dengan masyarakat serta jejaring pengawasan partisipatif.
“P2P perlu dikembangkan sebagai ruang kolaborasi yang tidak berhenti pada kegiatan, tetapi membentuk jejaring masyarakat yang aktif mengawasi proses demokrasi, termasuk keberlanjutan komunitas hasil P2P yang sejauh ini belum optimal dibandingkan komunitas alumni SKPP sebelumnya.” ujar Kordiv P2H yang sering disapa Yamta.
Melalui evaluasi tersebut, Ia juga mendorong pelaksanaan P2P agar semakin terarah, berkelanjutan, dan mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.
