Profil Lembaga


  

Bawaslu Provinsi Papua  terbentuk sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifa  tetap.

Berdasarkan Hal tersebut diangkat 3 (tiga) anggota Bawaslu Papua untuk masa jabatan 2013-2018, masing-masing atas nama:

  1.  Pdt. Robert Y. Horik, MA
  2.  Fegie Y. Wattimena, ST, M.Kom
  3.  Anugrah Pata, SH.

 

Sebagai pengawas pemilu, Undang-Undang memberi tugas dan wewenang kepada Bawaslu Provinsi Papua  adalah:

  1.  mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:

a) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

b) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;

c) proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;

d) penetapan calon gubernur;

e) pelaksanaan kampanye;

f) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

g) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

h) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

i) proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

j) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

k) proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;

  1.  mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
  2.  menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
  3.  menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
  4.  meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  5.  menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
  6.  mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
  7.  mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
  8.  melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

 

Selain tugas dan wewenang tersebut, Bawaslu Provinsi Papua  juga dapat:

  1.  memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran dalam pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; dan
  2.  memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

 

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Bawaslu Provinsi Papua  juga berkewajiban untuk:

  1.  bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  2.  melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
  3.  menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
  4.  menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
  5.  menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan
  6.  melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun seiring berjalannya waktu Pdt. Robert Y. Horik MA mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh Yacob Paisei, SH, MH