Press Release

RATNA DEWI PETTALOLO : TIGA HAL YANG HARUS DIPASTIKAN MENJELANG PEMILIHAN DIPAPUA.

pexels-photo (9)

Anggota Bawaslu RI Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH, saat menyampaikan materi pada Rapim Polda Papua, di hotel Aston Jayapura, rabu (20/12/2017)

Jayapura, Bawaslu Papua - Kepolisian Daerah Papua menggelar rapat kerja pimpinan yang diikuti Kapolres dan Kabag Opererasi dan Kasat Serse guna mewujudkan pelaksanaan pilkada 2018 yang aman dan damai di Hotel Aston Jayapura, Rabu (20/12/2017).

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan bahwa menjelang pemilihan di Papua, Bawaslu harus memastikan tiga hal  penting yaitu kesiapan regulasi, kesiapan kelembagaan dan kesiapan anggaran.  

“kami selalu menekankan  bahwa anggaran itu tidak didasarkan pada keinginan tapi pada kebutuhan, kebutuhan lembaga kami itu ada tiga yaitu kebutuhan operasinal sehari-hari, kebutuhan untuk pengawasan pencegahan biasanya dalam bentuk sosialisasi dan bentuk lain yang melibatkan  masyarakat, kemudian penanganan pelanggaran yang melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan dan yang ketiga kebutuhan untuk penyelesaian sengketa” ungkapnya.

Lanjut Ratna, seringkali memang Pemerintah Daerah tidak memahami secara utuh kepentingan dari lembaga pengawas pemilu, jadi dianggap pengawas pemilu itu hanyalah lembaga yang sekedar melakukan pengawasan, melihat-lihat saja dilapangan sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar, padahal ada tugas lain yang sangat penting yaitu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, justru tugas penegakan hukum inilah yang menjadi hal yang paling penting untuk menjaga kualitas pemilihan pada pemilihan 2018 karena kita menjadi sebuah katalisator untuk  mencegah dengan terjadi konfilk antar peserta pemilu  dengan memanfaatkan fungsi-fungsi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, terkadang hal ini yang tidak dikomunikasikan dengan baik sehingga anggarannya tidak sesuai dengan kebutuhan, tegasnya.

Dari sisi regulasi ibu dua anak tersebut mengatakan kami sudah menyiapkan produk hukum yang nantinya akan digunakan dalam penangan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dan tentunya akan berpatokan pada undang-undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang

Kemudian dari sisi kelembagaan,  Ratna Dewi Pettalolo mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita lihat semakin kebawah tahapan itu, semakin berdekatan dengan pelaksanaan tahapan dilapangan, harusnya semakin kebawa kualitas penyelenggara itu harusnya semakin baik, terutama penyelenggara di TPS, karena di TPS inilah sebenarnya yang merupakan puncak dari segala aktifitas, di TPS ini terjadi  yang namanya pemberian suara dari rakyat kepada siapa yang mereka inginkan untuk menjadi pemimpin baik ditingkat bawah maupun ditingkat nasional tapi fakta yang terjadi malah sebaliknya, semakin kebawah tingkat ketersediaan itu semakin terbatas.

Ia mengatakan bahwa yang mempengaruhi kualitas ini adalah ketersediaan anggaran, semakin kebawah intensitas untuk melakukan pembinaan semakin kecil anggarannya, anggaran untuk bimtek misalnya semakin berkurang tetapi diatasnya malah semakin banyak misalnya ditingkat provinsi kita bisa melakukan bimbingan teknis 5 hingga 6 kali, tetapi semakin kebawa karena jumlahnya semakin banyak dan sebarannya pun semakin luas biasanya hanya mampu kita lakukan sekali, bahkan untuk KPU untuk bimtek KPPS itu hanya sekali itupun hanya untuk ketua KPPSnya saja, sehingga memang tidak mengherankan kalau kemudian kualitas pemilu itu dari tahun ketahun masih patut kita pertanyakan, karena semakin kebawah peningkatan kapasitas itu semakin berkurang.

Pola pembinaan seperti itu yang harus dikoreksi. Jadi, semakin kebawah harusnya semakin baik, ini problem kelembagaan yang dihadadapi bukan hanya dihadapi oleh KPU tetapi juga oleh Bawaslu, tegasnya.

SDM yang baik itu sudah banyak terekrut sebagai PNS, sebagai anggota partai politik dan salah satu syarat untuk menjadi penyelenggara itu tidak boleh terlibat partai politik atau tidak boleh kurang dari 5 tahun, nah ini sulit sekali kami mencari sehingga kadang kami harus menerima apa adanya, pola pembinaan pun kami harus maksimalkan apalagi Papua dengan kondisi geografis yang sangat buruk,  belum lagi biaya yang sangat mahal , sehingga ini juga merupakan faktor penyumbang yang mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya  penyelenggara pemilu di provinsi Papua, ujarnya.

Ada yang menarik di dalam undang-undang 10 tahun 2016 ini yaitu soal pelanggaran pidana politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif yang sanksinya itu adalah diskualifikasi, jadi apabila calon Bupati, Walikota atau calon Gubernur melakukan politik uang yang terbukti terstruktur, sistematis dan masif maka sanksi terberatnya itu bisa dibatalkan, tegasnya.  (*)


author : Yonas Randan Buak    |   editor : 105 views
Share:

Leave a Reply