PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU 2019 BAWASLU PAPUA TERBANYAK DI INDONESIA

Sentani, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bahwa Undang undang Nomor 7 tahun 2017 ttg Pemilihan Umum,  memberikan kewenangan kepada kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu, melalui mediasi dan adjudikasi.

Menurut Jamaluddin Lado Rua Anggota Bawaslu Papua Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa bahwa “Provinsi Papua merupakan provinsi yang jumlah sengketanya terbanyak seluruh Indonesia. tercatat ada 114, sengketa Proses mulai dari penetapan DCS, DCT, LADK, LPSDK. dari jumlah sengketa tersebut ada 98 sengketa diselesaikan di tingkat mediasi, itu artinya, bahwa bawaslu provinsi papua,  dan bawaslu kab/kota se Provinsi Papua selaku mediator  yg diberikan  kewenangannya di Papua telah berhasil” jelasnya pada saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan di Hotel Grand Allison, Jumat (15/2/2019).

Perlunya kegiatan Rakernis ini dilakukan sebagai bentuk penguatan kapasitas baik bagi anggota bawaslu kabupaten kota beserta staff yg menangani sengketa proses. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, sementara kewenangan bawaslu adalah menyelesaikan sengketa proses. Sengketa proses dimaksudkan berupa tata cara, mekanisme, prosedur yg salah dan atau merugikan pemohon akibat dikeluarkannya keputusan KPU berupa SK dan atau BA.

Khusus  di Provinsi Papua, proses penyelesaian sengketa ini telah diselesaikan secara baik, dan ini sebagai bentuk pembelajaran berdemokrasi di Papua, bukan penyelesaian sengketa diselesaikan di jalanan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Tim As dan Kasubbag Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tim As Bawaslu RI Aditiya Nugroho dan Ferdinand Islami, serta Anggota Bawaslu Papua Amandus Situmorang, Ronald M. Manoach. (RTM)

Share

Leave a Reply

Form pencarian

Regulasi

Flayer Slide

Video Bawaslu