FEGIE WATTIMENA : JURNALIS ADALAH MITRA

Jayapura, Bawaslu Papua – Komunitas Jurnalis Papua (KJP) di Kota Jayapura dan sekitarnya menggelar fokus group diskusi (FGD) untuk mendukung terselenggaranya pilkada serentak 2018 secara damai di Bumi Cenderawasih,  Senin (19/2).

FGD ini menghadirkan lima pembicara sekaligus, yakni Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI I Nyoman Santiasa, Ketua Bawaslu Papua Fegie Wattimena, Komisioner KPU Papua Musa Sombuk dan Ketua PWI Papua Abdul Munif. 

"Deklarasi ini untuk mendukung pelaksanaan pilkada damai di Papua. Ini merupakan gagasan jurnalis dan didukung Polda Papua, para ketua organisasi jurnalis di Papua," kata ketua panitia pelaksana, Wilfred Siagian.

Pers kata jurnalis detik.com itu, merupakan pilar keempat demokrasi di negara ini, untuk itu netraliras jurnalis dalam pelaksanaan pilkada sangat dibutuhkan.  Dirinya berharap media massa di Papua dalam pemberitaan, tidak memihak kepada kelompok, suku, agama, atau partai politik tertentu. Namun harus adil dalam memberikan ruang kepada semua pihak.

"Jurnalis juga butuh narasumber berkompeten dalam membuat berita, sehingga kami harap bapak dan ibu pejabat publik bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan wartawan untuk penulisan berita," ujarnya.

Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, dalam konsep pilkada damai, jurnalis atau media merupakan satu dari tujuh pihak yang memiliki peran penting selain KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, TNI-Polri, pasangan calon dan tim suksesnya, serta masyarakat.

"Masing-masing punya peran. Media massa perlu membangun cara pandang masyarakat yang baik melalui pemberitaan," kata Mantan Kadiv Humas Polri ini.

Senada dengan Boy Rafli, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI I Nyoman Santiasa berharap, jurnalis menjadi ujung tombak pada pemberitaan. Bagaimana mengedukasi masyarakat, agar pilkada di Papua aman dan damai, jangan sampai berita yang dimuat adalah hoaks.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Papua Fegie Wattimena juga sepaham. Kata Fegie, jurnalis adalah mitra, untuk itu junalis dalam menyajikan berita diharapkan dapat berimbang. 

Dalam diskusi terfokus ini, Ketua PWI Papua Abdul Munif ikut angkat suara mengenai independensi jurnalis atau wartawan dalam meliput pemilihan umum. Menurutnya, harus ada pemilahan dan jalan pikir dalam menempatkan posisi dan sikap jurnalis. Karena siapa pun dapat terlibat politik secara tidak langsung, tidak hanya jurnalis, namun TNI/Polri juga dimungkinkan.

"Kalau mungkin ada wartawan yang ditugaskan mengawal salah satu kandidat, itu bukan berarti dia memihak, tapi karena berita advetorial. Media juga hidup dari situ. Namun berita di luar berita berbayar, itu yang harus netral. Jadi harus dipilah," kata Munif. (YRB)

Share

Leave a Reply

Form pencarian

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu



Flayer Slide

Video Bawaslu