Press Release

DKPP GELAR SIDANG KEDUA DENGAN TERADU KETUA PANWASLU KABUPATEN JAYAPURA

pexels-photo (9)

Pimpin oleh Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait dengan didampingi Ferry Kareth, Hilda Nahusona dan Yacob Paisei selaku Tim Pemeriksa Daerah (TPD).

Jayapura, Bawaslu Papua, DKPP - Sidang kedua dengan Teradu ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura atas nama Ronald M. Manoach kembali di gelar DKPP, Kamis (20/4) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua. Sebelumnya, sidang pertama yang beragendakan pembacaan dalil aduan dan mendengarkan jawaban dari Teradu telah digelar pada Sabtu (1/4) lalu.

Mengawali pemeriksaan, majelis sidang yang dipimpin oleh Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait dengan didampingi Ferry Kareth, Hilda Nahusona dan Yacob Paisei selaku Tim Pemeriksa Daerah (TPD) memberikan kesempatan Pengadu yakni Obed Kromsian selaku panwas Distrik Depapre untuk kembali mengulang pokok aduan secara singkat.

“Inti pengaduan saya adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak panwas dalam hal ini ketua Panwas Kabupaten Jayapura menurut saya tidak mengacu kepada dasar hukum yang mengamanatkan pemilihan ulang terjadi,” tutur Obed.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa tidak ada alasan yang mendasar untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Obed juga menjabarkan peraturan yang mengatur tentang PSU, yakni Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2016 pasal 22, PKPU Nomor 10 Tahun 2015 pasal 59 dan 60.

Selain itu, Obed juga menghadirkan satu saksi dari Paslon nomor urut 2 dan enam orang selaku pihak terkait yang merupakan pengawas distrik dari distrik Yokari, Depapre, Unurum Guay, Waibu, Yapsi dan Sentani. Dalam pemeriksaan tersebut, mereka mengaku tidak ada permasalahan. Hal tersebut kemudian yang menjadi dasar pertanyaan dari PSU yang dilakukan oleh Teradu di daerah mereka.

“Pleno yang terjadi ditingkat distrik tidak mengalami kendala dan juga tidak ada yang melakukan protes,” tutur Elkana D Serontou selaku sanksi dari Pengadu.

“Pleno di distrik Sentani berjalan tepat waktu. Panwas distrik dan saksi semua tanda tangan, tidak ada keberatan yang dituangkan dalam form DA1. Tidak ada catatan apapun, “ucap Roberth Yos Sokoy selaku panwas distrik Sentani.

Dalam pemeriksaan tersebut, diakui juga terdapat pergantian petugas KPPS di enam distrik. Adapun yang menjadi alasannya beragam, diantaranya petugas yang sudah di SK kan dan mengikuti bimtek tidak hadir menjelang pemungutan suara dikarenakan pergi ke Jogja, selain itu ada pula yang dikarenakan sakit. Sehingga mereka diganti untuk mengisi kekosongan dan pilkada dapat berjalan dengan semestinya. Namun, ini kemudian dibantah oleh ketua KPU Kab Jayapura yang mendukung rekomendasi Panwas Kab Jayapura untuk PSU di 17 distrik.

“Rekom Panwas kami tidak serta merta kami lakukan, tapi kami melakukan verifikasi termasuk terkait dengan penggantian KPPS. Hasilnya, benar rekomendasi dari Panwas, kami menemukan adanya penggantian KPPS pada H-2 dan H-1, terang Lidia M Mokay selaku ketua KPU Kab Jayapura.

Mendalami tentang adanya pergantian KPPS, diputuskan bahwa sidang akan digelar kembali untuk menghadirkan KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu provinsi Papua, PPD dan Panwas Distrik (pandis) selain enam pandis yang sudah hadir dan KPPS yang diganti sekaligus penggantinya. 


author : Yonas Randan Buak    |   editor : 681 views
Share:

Leave a Reply