Press Release

Datangi kantor Bawaslu, pendukung BMD minta Bawaslu Netral

pexels-photo (9)

Ketua dan anggota Bawaslu Papua saat menghadapi Demonstran di Halaman Kantor Bawaslu Papua

Jayapura, Bawaslu Papua - Sekitar  ratusan orang mendatangi kantor Bawaslu Papua dan melakukan orasi, mereka mengaku dari Solidaritas Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Jayapura dan pendukung calon Wali Kota Jayapura, Boy Markus Dawir dan calon Wakil Wali Kota Jayapura, Nur Alam (BMD-Alam) mendatangi Kantor Bawaslu Papua di sekitar Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua, Senin (21/11).

Koordinator aksi, Panji Agung dalam orasinya menyampaikan beberapa hal diantaranya meminta Bawaslu Provinsi Papua menghargai proses demokrasi di Kota Jayapura yang kini dinilai terus menjadi sorotan media.

"Jangan membuat malu Kota Jayapura. Biarkan Pilkada Kota Jayapura diikuti dua pasangan calon yang sudah ditetapkan KPUD Kota Jayapura. Biarkan rakyat memilih siapa pemimpinnya," kata Panji Agung dalam orasinya.

Menurutnya, KPUD Kota Jayapura telah melakukan tahapan dan mengacu pada aturan perundang-undangan serta data-data yang ada.

"Apakah itu tidak sah. Ada oknum yang berusaha mengutak atik, padahal proses Pilkada sedang jalan," ucapnya.

Usai berorasi, massa membacakan pernyataan sikap diantaranya, meminta Bawaslu Papua netral dan tidak boleh diintervensi siapapun dalam menjalankan tugas. Menuntut Bawaslu Papua mendukung putusan Panwaslu Kota Jayapura. Meminta kepolisian segera menangkap Junaidi Rahim dan kawan-kawan karena dianggap menipu rakyat Kota Jayapura. Menuntut Bawaslu mendukung penuh hasil penetapan KPUD Kota Jayapura mengenai pleno penetapan pasangan Wali Kota/Wakil wali Kota Jayapura.

Pendemo ditemui Ketua Bawaslu Papua, Fegie Y Wattimena dan Anggota Bawaslu Papua, Anugrah Pata.

Kepada demonstran, Fegie mengatakan, KPUD Kota Jayapura telah menetapkan dua pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada di Kota Jayapura. Jika kini sedang berlangsung gugatan dari salah satu pasangan calon ke PTUN Makassar mengenai putusan KPUD Kota Jayapura terkait dukungan partai, hal itu sesuai mekanisme perundang-undangan, ketika ada pihak tak puas.

"Keputusan Panwaslu Kota Jayapura kami tak bisa intervensi. Itu kewenangan Panswaslu Kota Jayapura. Bukan kami Bawaslu Provinsi Papua. Secara perangkat, kami tetap mendukung Panwaslu Kota Jayapura," kata Fegie dihadapan demonstran.

Surat Bawaslu RI tentang calon wali kota terduga korupsi
Sementara Anggota Bawaslu Papua, Anugrah Pata mengatakan, mengenai surat Bawaslu RI tertanggal 27 Oktober 2016 kepada Bawaslu Papua, Bawaslu Papua sudah menindaklanjuti dan melakukan klarifikasi pihak-pihak terkait dan hasilnya sudah disampaikan kepada Bawaslu RI .

"Kami sudah menindaklanjuti kepada semua pihak terkait. Kami sudah klarifikasi ke Bawaslu RI dan nanti Bawaslu RI yang menindaklanjuti. Proses selanjutnya oleh Bawaslu RI. Kami serahkan kembali hasil klarifikasi ke Bawaslu RI. Seperti apa prosesnya kini tanyakan ke Bawaslu RI. Sesuai petunjuk Bawaslu RI, Bawaslu Papua segera melaporkan hasil klarifikasi. Itu sudah kami lakukan," kata Anugrah.

Setelah mendengarkan penyampaian ketua dan komisioner Bawaslu Papua dan menyerahkan pernyataan sikap, massa kemudian meminta Fegie Y Wattimene memimpin doa sebelum mereka membubarkan diri dengan tertib. (YRB)

 


author : Yonas Randan Buak    |   editor : 746 views
Share:

Leave a Reply