Press Release

BAWASLU PAPUA KAWAL VERIFIKASI FAKTUAL KPU

pexels-photo (9)

Pimpinan Bawaslu Papua, Kasek, BPP, para Kasubag serta staff di Lingkungan Bawaslu Provinsi Papua.

Jayapura, Bawaslu Papua  – Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Provinsi Papua akan memulai proses verifikasi faktual 12 partai politik (parpol) lama besok Minggu (28/1/2018). Dimana verifikasi faktual ini dilakukan sebagai tindak lanjut putusan MK yang memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik lama.

Berdasarkan Peraturan KPU 5/2018 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019, kegiatan verifikasi faktual tingkat pusat dan provinsi akan berlangsung dari tanggal 28 hingga 30 Januari 2018.

Sedangkan kegiatan verfikasi faktual tingkat kabupaten/kota akan berlangsung dari tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2018.

Anggota Bawaslu Papua  Anugrah Pata mengatakan bahwa, Bawaslu akan mengawal ketat proses verifikasi faktual ini agar benar-benar sesuai prosedur dan dapat dipertanggung jawabkan.

Anugrah juga mengatakan potensi persoalan yang paling besar ada di tingkat kabupaten/kota karena verifikasi faktual di tingkat provinsi hanya mencakup tiga komponen yakni kepengurusan, keterwakilan perempuan 30 persen, dan domisili kantor. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, akan diverifikasi faktual komponen keanggotaan parpol.

“Kami kira yang butuh atensi serius adalah di tingkat kabupaten/kota, karena verifikasi faktual sampai pada keanggotaan,” kata Anugrah di Gedung Bawaslu Papua,  Sabtu (27/1/2018).

Anugrah  yakin 12 parpol cukup siap untuk diverifikasi faktual di tingkat provinsi. “Tapi yang kabupaten/kota ini bisa jadi akan dinamis. Apakah nanti ada keanggotaan ganda dengan partai lain atau tidak,” imbuh Anugrah.

Di samping kegandaan, Anugrah juga mengingatkan parpol calon peserta pemilu 2019 untuk menghadirkan anggotanya yang benar-benar terdata dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

 “Jangan yang dihadirkan (ke kantor DPC) ternyata bukan yang terdapat di Sipol,” ucap Anugrah.

Sama halnya dengan data keanggotaan, dia menekankan agar domisili kantor DPC juga sesuai dengan yang dimasukkan ke dalam Sipol. Sebab, Sipol inilah yang akan menjadi pegangan verifikasi faktual oleh KPU.


author : Yonas Randan Buak    |   editor : 85 views
Share:

Leave a Reply