Press Release

Bawaslu Papua Gelar Rakor Sentra Gakkumdu

pexels-photo (9)

suasana pembukaan Rakor dan Pelatihan penguatan kapasitas, rabu (7/2/2018)

Jayapura, Papua - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi  dan Pelatihan penguatan kapasitas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Hotel Aston, Jayapura, Rabu (7/2/2018).

Ketua Bawaslu Papua Fegie Y. Wattimena mengatakan, rakor tersebut bertujuan untuk menyelaraskan antara Sentra Gakkumdu dalam pelaksanaan Pilkada serentak mendatang.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelaraskan antara kepolisian, Bawaslu dan kejaksaan dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada 2018,” kata Fegie.

Dia menjelaskan, dalam setiap penyelenggaraan Pemilu (Pilgub, Pilbup, Pileg dan Pilpres) rentan akan pelanggaran.

Sehingga, menurut dia, perlu adanya pengawasan dari Gakkumdu dalam membantu terlaksananya demokrasi yang jujur dan adil.

“Tentunya kita akan libatkan seluruh anggota Gakkumdu (Polri, Kejaksaan dan Bawaslu) dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pelanggaran dalam kampanye atau yang lainnya,” ujarnya.

Dia menegaskan, apabila pada tahapan ditemukan adanya pelanggaran, maka Gakkumdu langsung akan memprosesnya.

Dia mengharapkan, pada Pilkada serentak mendatang, dapat terlaksana dengan baik, jujur dan adil, tanpa kecurangan.

“Kita mengharapkan pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik, apabila terjadi pelanggaran maka akan kita proses. Kalau dia masuk dalam pelanggaran pidana maka itu ranahnya kejaksaan dan kepolisian yang akan menanganinya,” jelasnya.

Ditempat sama, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar menilai dalam pelaksanaan Pilkada cenderung terjadinya konflik antar pendukung dari masing-masing calon.

Menurut dia, hal itu dapat mengganggu keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sehingga perlu adanya pengawasan dari pihak-pihak terkait.

“Dalam setiap pelaksanaan Pemilu cenderung terjadi konflik, yang dapat mengganggu kambtibmas. Karena itu perlu adanya pengawasan lebih dari pihak-pihak terkait,” kata  Boy

Untuk itu, dia menyatakan, Polda Papua beserta jajarannya siap mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Sehingga, pelaksanaan Pilkada mendatang dapat berjalan lancar dan tertib, tanpa mengganggu kamtibmas.

“Kita siap mengamankan penyelenggaraan Pikada. Agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan lancar,” jelasnya.

Meski begitu, menurut dia, untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada, tidak dapat melibatkan satu pihak saja. Karena itu, dia mengimbau agar masyarakat juga harus ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada.

“Tapi ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, semuanya harus terlibat juga. Terutama masyarakat juga harus ikut serta, apabila terjadi pelanggaran maka harus segera melaporkan kepada Gakkumdu,” imbaunya.

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua yang diwakili Asipidum Harli Siregar mengatakan, bahwa Gakkumdu adalah rumah kita bersama, oleh karena itu kita harus bersinergi, menjaga soliditas, dan juga harus ada solidaritas.

“sebagai rumah bersama kita harus benar-benar menjaga soliditas dan solidaritas, karena kita harus senasib sepenganggungan dalam berbagai kondisi yang kita hadapi, misalnya masalah anggaran, kita sadar betul bahwa sentra gakkumdu tidak mempunyai anggaran yang cukup”, ujarnya.

Dia  juga menegaskan kepada kajari, para jaksa yang di tugaskan dalam Sentra Gakkumdu agar sungguh-sungguh melakukan pekerjaan ini.

“kepada Kajari dan para jaksa yang ditugaskan dalam sentra Gakkumdu ini agar sungguh-sungguh karena ini merupakan tanggung jawab moral kita sebagai institusi di bidang penuntutan, apapun resikonya harus ada pengorbanan, oleh karena itu mari kita membangun sinergitas dan solidaritas,  jangan karena uangnya di Panwas maka solidnya dengan panwas saja, harus solid juga ke polisinya, kepada jaksanya”. Tegasnya

Hadir dalam rakor tersebut, anggota Bawaslu Papua, Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Papua, Kapolres 29 kab/kota dan para kajari yang ada di Papua, serta ketua dan anggota panwas dari 29 kabupaten/kota. (YRB)

 


author : Yonas Randan Buak    |   editor : 57 views
Share:

Leave a Reply