Press Release

Bawaslu Papua gelar deklarasi tolak politik uang dan SARA di Pilkada 2018

pexels-photo (9)

Suasana Kegiatan Deklarasi Tolak Politik Uang dan Lawan Politisasi SARA, Rabu (14/2/2018)

Jayapura, Bawaslu Papua - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Komitmen itu dinyatakan dalam Deklarasi yang disampaikan di halaman kantor Bawaslu Provinsi Papua, Rabu (14/2).

"Komitmen ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada," Ungkap Fegie Y. Wattimena di Taman Imbi, Jayapura.

Dia mengatakan, politik uang dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Menurutnya, semua elemen bangsa terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanan pada politik uang. Oleh karena itu, praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Sedangkan, politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia," Imbuhnya.

Lanjut Fegie, Bawaslu Papua memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas Pilkada 2018. Untuk itu, Bawaslu Papua mengajak semua komponen bangsa khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di Tanah Papua untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang bersih berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa.

"Melalui deklarasi ini kita hendak menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara Pemilu Partai, Politik, Instansi Lembaga dan seluruh masyarakat Papua secara sungguh-sungguh sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang bersih," tutupnya. 

Sementara itu, Pandam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI, George Elnadus Supit yang diwakili staf ahli Pangdam Bid. Ilpengtek dan lingkungan hidup, Kolonel Vendy Lumingkewas, mengajak seluruh peserta Pilkada dan Masyarakat pada umumnya bersama-sama melawan politik uang dan kampanye hitam maupun penggunaan isu SARA.

“ kesejahteraan masyarakat Papua jauh lebih berharga daripada setumpuk uang yang hanya bisa dinikmati sesaat saja. Kandidat dalam pilkada pun harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan menghindari kampanye hitam maupun penggunaan isu SARA yang bisa menimbulkan Potensi Konflik di masyarakat”, ungkapnya.

Wakapolda Papua Brigjen Pol Yakobus Marjuki mengatakan bahwa koordinasi akan terus ditingkatkan kepolisian dengan Bawaslu, dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan money Politik.

“artinya kita saling mendukung dengan tetap mengedepankan Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara, kita pun tetap mengedepankan pencegahan, sehingga jika terdapat potensi konflik tidak sampai menjadi konflik”, ujarnya.

Sedangkan Tokoh Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pdt. Lipiyus Biniluk mengatakan bahwa deklarasi ini tidak bisa terjadi dengan kata-kata  tetapi harus dengan implemntasi sehingga wujud nyata dari deklarasi penolakan politik uang dan penggunaan isu SARA bisa teratasi. (YRB)

 

 

Foto : Rama T. Minggu


author : Yonas Randan Buak    |   editor : 165 views
Share:

Leave a Reply