Press Release

BAWASLU GELAR RAPAT KERJA TEKNIS PENANGANA PELANGGARAN DI PAPUA

pexels-photo (9)

Suasana Pembukaan Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penangan Pelanggaran, rabu (4/4/2018).

Jayapura, Bawaslu Papua – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia  menggelar Rapat Kerja teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 di Hotel fave Jayapura, Rabu (4/4/2018).

Kegiatan yang mengundang seluruh Panwas Kabupaten/Kota yang ada di Papua tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan dalam pelangaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Papua.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Fegie Y. Wattimena mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu RI yang langsung datang memberikan penguatan dalam bentuk Rapat kerja Teknis kepada Bawaslu Papua dan Panwas 29 Kabupaten/kota di Papua.

“terima kasih kepada Bawaslu Republik Indonesia yang jauh-jauh datang ke Papua untuk memberikan penguatan kepada Bawaslu Papua dan Jajarannya,  semoga kedepannya Bawaslu terus memberikan bimbingan  terkait pelaksanaan pemilu di tanah Papua, dimana Papua merupakan daerah yang paling rawan se Indonesia, masalah pelanggaran yang cukup tinggi dan Akhir-akhir ini kami mengalami rintangan dan permasalahan dari berbagai daerah”.

Lanjut Fegie, kami tahu kami mampu untuk menghadapinya namun kita sebagai pengawas pemilu masih perlu bimbingan dan masukkan dari pimpinan kita secara langsung dari pusat. Ada fungsi kewenangan dan tanggung jawab  yang harus dilakukan lembaga pengawasan pemilu, dengan adanya bimtek kita harus lebih siap dalam menghadapi persoalan-persoalan kedepan.

Fegie juga menegaskan agar Panwas 29 kabupaten/kota mengikuti kegiatan ini dengan baik, tidak ada yang meninggalkan tempat sebelum kegiatan ini selesai karena kegiatan ini merupakan bekal buat bapak/ibu Panwas kedepannya.

Waka Polda Papua Brigjen Pol. Drs. Yakobus Marjuki mengatakan bahwa Pilkada di Papua sangat rawan namun kita terus berupaya agar yang rawan itu menjadi tidak rawan, Polda Papua dan semua stakeholder terus melakukan sosialiasi kepada masyarakat bahkan kepada pasangan calon dan massa pendukungnya agar mendukung pilkada yang demokratis dan bermartabat.

Selanjutnya Yakobus Marjuki mengatakan bahwa Polda Papua selalu Mengedepankan Panwaslu dan Bawaslu namun bila masih ada residu perkembangan negatif akan memfasilitasi dengan coffe morning,  mengendapankan kegiatan kepolisian preventif dan Gakkumdu sebagai tindakan alternatif akhir, memberdayakan segala stakeholder di Papua untuk membangun demokrasi yang bermartabat, meniadakan unjuk raja selama Pilkada serentak berlangsung, kampanye hitam diganti dengan audiensi dan  menjaga Netralitas Polri.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam sambutannya mengatakan bahwa penanganan pelanggaran itu adalah sebuah kegiatan yang berdiri sendiri, ada pengawasan dan pencegahan, terhadap penanganan pelanggaran kita semua tentu tidak ingin adanya penanganan pelanggaran tapi apabila itu terjadi, maka Bapak Ibu harus berani menikdak pelanggaran tersebut bersama  dengan sentra Gakkumdu.

Agar tidak terjadi PSU, rekan-rekan harus melakukan tugas sesuai fungsi masing-masing menerima laporan dan menindak lanjuti serta memberikan hasil kepada pihak pelapor, sehingga mahkamah konstitusi tidak akan menyalahkan kinerja kita, tegasnya.

Lanjut Fritz, saat ini bapak/ibu telah dijamin keamanannya oleh Kepolisian jadi apalagi yang ditakutkan untuk bertindak, silahkan bapak/ibu bertindak tergas ketika menemukan sebuah pelanggaran, Pengawas pemilu harus menunjukkan taringnya jangan diam saja, ucapnya.

Pada kesempatan yang sama anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa Sebagai pengawas pemilu harus menjaga demokrasi dengan baik di Papua, apabila ada masalah  pelanggaran harus di pilah dengan baik, jangan dicampur adukan, kemudian jangan lupa memberitahukan  kepada kami apabila ada masalah sengketa di daerah.

Kita tidak boleh meninggalkan tanggungjawab sebagai pengawas pemilu, laporkan hasil pengawasan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan  apa yang rekan-rekan lakukan, tegasnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan bahwa Rekan-rekan adalah putra-putri Papua yang terbaik untuk menjaga demokrasi di Papua,  Kami datang menyatukan diri dengan Papua, kita datang untuk merubah cara pandang wilayah lain tentang bumi Papua.

Lanjut Ratna Potensi konflik timbul diakibatkan karena ketidak Profesionalisme pihak penyelenggara, kesalahan tersebut akan mencederai demokrasi untuk 5 tahun kedepan.

Kami ingin mendengar langsung keluhan dari rekan-rekan di Papua, kami akan membantu pelaksanaan kinerja bapak/ibu dan kami meminta sebuah komitmen untuk menjaga demokrasi di Papua agar tetap aman dan damai. Kedepankan tindakan pencegahan dan harus selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, tegasnya.

Sebelum membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Ratna Dewi Pettalolo menghimbau Panwas 29 kabupaten/kota di Papia agar mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini dengan baik, jangan meninggalkan kegiatan karena akan merugikan rekan-rekan sendiri, karena Bimtek ini hanya dilakukan khusus di Papua. (YRB)


author : Yonas Randan Bua'    |   editor : 180 views
Share:

Leave a Reply